TUGAS KANTOR HUKUM

1. menyusun program pembentukan produk hukum yang menjadi kewenangan Rektor;
2. memberikan bantuan penyusunan produk hukum di lingkungan UNS;
3. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan Rektor;
4. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan Produk Hukum yang menjadi kewenangan Rektor;
5. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan UNS;
6. melakukan pengadministrasian dan autentifikasi produk hukum di lingkungan UNS;
7. melaksanakan kajian dan/atau analisis hukum untuk menghasilkan produk hukum yang menjadi kewenangan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
8. menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh UNS;
9. memberikan saran pertimbangan dan pendampingan hukum kepada ASN di lingkungan UNS atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. menyiapkan penyusunan rancangan  Peraturan Rektor, Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Rektor dan/atau perjanjian kontrak kerjasama;
11. melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh Rektor.

 

KANTOR HUKUM MENYELENGGARAKAN FUNGSI

1. pelaksanaan penyusunan program pembentukan produk hukum yang menjadi kewenangan Rektor;
2. pelaksanaan pendampingan dan bantuan penyusunan produk hukum di lingkungan UNS;
3. pelaksanaan penelaahan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan Rektor;
4. pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan Produk Hukum yang menjadi kewenangan Rektor;
5. pelaksanaan pengadministrasian dan autentifikasi produk hukum di lingkungan UNS;
6. pelaksanaan kajian dan/atau analisis hukum untuk menghasilkan produk hukum  yang menjadi kewenangan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
7. pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh UNS;
8. pemberian saran pertimbangan dan pendampingan hukum kepada ASN di lingkungan UNS atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. penyiapan penyusunan rancangan  Peraturan Rektor, Keputusan/Instruksi Rektor dan/atau menyiapkan perjanjian kontrak kerjasama;
10. mewakili UNS untuk penyelesaian masalah hukum; dan
11. pelaksanaan manajemen risiko di tingkat Kantor Hukum.